Portal Bangsa SUMENEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memberi peringatan keras kepada Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) agar bekerja objektif, transparan, dan bebas dari rekayasa nilai.
Peringatan tersebut disampaikan legislator Partai Demokrat Ahmad Jazuli, menyusul diumumkannya delapan peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak melaju ke tahap berikutnya.
“Proses seleksi ini jangan hanya menjadi formalitas. Kami mengingatkan pansel agar tidak bermain-main dengan nilai,” tegas Ahmad Jazuli, Selasa (3/2/2026).
Delapan kandidat yang dinyatakan lolos administrasi masing-masing adalah Arif Firmanto, R. Abd. Rahman Riadi, Eri Susanto, Agus Dwi Saputra, Achmad Dzulkarnain, Chainur Rasyid, Ferdiansyah Tetrajaya, dan Mohamad Iksan.
Menurut Jazuli, kelolosan delapan nama tersebut harus diikuti dengan uji kompetensi yang akuntabel dan berintegritas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban prosedural. Ia menegaskan bahwa tahapan penilaian selanjutnya memiliki dampak besar terhadap masa depan birokrasi daerah.
“Uji kompetensi yang dijadwalkan di BKD Jawa Timur pada Rabu (4/2/2026) harus benar-benar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep itu secara tegas menolak adanya praktik ‘katrol nilai’, pengkondisian hasil, maupun keberpihakan terselubung terhadap kandidat tertentu.
“Penilaian harus fair Tidak boleh ada katrol nilai. Kalau itu terjadi, sama saja mencederai prinsip meritokrasi,” tandasnya.
Jazuli menekankan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif, melainkan kendali utama roda pemerintahan daerah, mulai dari koordinasi OPD hingga pengambilan kebijakan strategis.
Karena itu, proses seleksi harus melahirkan figur yang kompeten, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
Ia juga memastikan DPRD Sumenep tidak akan tinggal diam.
Pengawasan ketat akan dilakukan hingga tahapan akhir seleksi guna memastikan seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Kami akan mengawal proses ini sampai tuntas. Sekda adalah jabatan krusial, dan masyarakat berhak mendapatkan pejabat terbaik,” pungkasnya.
