Portal Bangsa SUMENEP — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal, namun pelaksanaannya masih perlu pembenahan.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, H. Masdawi, menyoroti belum optimalnya keterlibatan petani dan peternak lokal dalam rantai pasok program tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah bahan baku utama, seperti telur, justru masih banyak didatangkan dari luar Madura.
“Seperti telur ini, lebih banyak didatangkan dari Ngawi, Blitar, Tulungagung. Sementara peternak lokal banyak yang tidak terakomodir,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurut Masdawi, kondisi ini menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan dari sisi konsumsi, tetapi juga dari sisi produksi oleh masyarakat lokal.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan hasil produksi petani dan peternak di Sumenep dapat terserap secara maksimal.
“Petani dan peternak lokal juga harus merasakan manfaat dari program ini. Jangan sampai peluang besar ini justru lebih banyak dinikmati pihak luar,” tegasnya.
Selain itu, Masdawi juga menyinggung adanya indikasi dominasi pihak tertentu dalam rantai distribusi yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan pelaku usaha lokal.
Hal ini dinilai menjadi tantangan dalam menciptakan ekosistem program yang adil dan inklusif.
Meski demikian, ia melihat kondisi ini sebagai momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.
“Belum terkoordinir di Kabupaten Sumenep ini kalau soal hasil panen untuk MBG. Iklimnya belum tercipta, sehingga suplai kebanyakan masih dari luar. Ini perlu dievaluasi,” jelasnya.
Sebagai solusi, Masdawi mengusulkan adanya sistem koordinasi yang mampu menjembatani kebutuhan program dengan potensi produksi lokal.
Dengan demikian, distribusi bahan baku bisa lebih terarah, sekaligus menjaga stabilitas harga.
“Misalnya, ada koordinator yang mengakomodir hasil panen lokal agar terserap di MBG. Soal harga juga bisa diawasi agar tidak dipermainkan suplier,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan bahwa MBG seharusnya tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“MBG ini bukan hanya untuk memenuhi gizi, tapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kalau hasil panen petani di sini terserap, sirkulasi ekonomi daerah akan membaik,” pungkasnya.
