Portal Bangsa Sumenep — Sudah lebih dari dua pekan sejak ambruk pada Jumat (5/12), jembatan penghubung di Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, hingga kini belum juga diperbaiki.
Akibatnya, akses utama masyarakat dari empat desa lumpuh total, terutama bagi kendaraan roda empat.
Alih-alih mendapat penanganan cepat dari pemerintah daerah, warga justru dipaksa mencari solusi sendiri.
Dengan swadaya dan keterbatasan, masyarakat membangun jembatan darurat dari kayu yang hanya bisa dilalui sepeda motor.
Sementara mobil dan kendaraan angkut harus memutar melalui jalur alternatif yang jaraknya jauh dan memakan waktu lebih lama.
“Ini akses utama masyarakat dari empat desa. Roda dua masih bisa lewat jembatan kayu, tapi kendaraan roda empat kasihan, harus mutar jauh. Ini sangat memberatkan,” ujar Mas Ari, warga Desa Bringsang, Senin (22/12).
Terputusnya akses ini bukan sekadar soal mobilitas, tetapi berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, layanan kesehatan, hingga distribusi logistik masyarakat kepulauan.
Namun ironisnya, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mempercepat perbaikan.
Kepala Desa Bringsang, Ahmad Muzakki, mengaku sudah berulang kali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dan pihak terkait. Namun hasilnya masih sebatas janji.
“Kami sudah koordinasi dengan dinas terkait, termasuk Komisi III DPRD Sumenep. Kami minta pembangunan jembatan ini dipercepat karena ini kebutuhan mendesak masyarakat,” tegas Muzakki.
Sayangnya, aspirasi warga dan pemerintah desa seolah terbentur tembok birokrasi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Slamet Supriyadi, justru menyebut perbaikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya, ada dua opsi penanganan jembatan darurat atau jembatan permanen namun keduanya tidak bisa segera direalisasikan.
“Kalau jembatan darurat butuh anggaran sekitar Rp60 juta. Karena dinilai cukup besar, akhirnya Bupati memilih langsung membangun jembatan permanen di tahun 2026,” ungkap Slamet.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Dengan anggaran Rp60 juta saja dianggap terlalu mahal untuk kondisi darurat, sementara warga harus menunggu hingga 2026 untuk jembatan permanen, yang berarti akses vital akan terputus dalam waktu lama.
Lebih ironis lagi, Slamet menyebut anggaran pembangunan jembatan permanen baru akan bersumber dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBD 2026, sehingga proses pembangunan belum bisa dipastikan kapan dimulai.
“Anggarannya belum masuk ke kami. Jadi untuk kepastiannya masih menunggu,” ujarnya enteng.
Pernyataan ini semakin memperkuat kesan bahwa penderitaan masyarakat harus kalah oleh mekanisme administrasi, meskipun jembatan tersebut ambruk secara mendadak dan berdampak luas.
Slamet mengakui kekecewaan warga, namun berdalih pemerintah daerah terikat aturan anggaran.
“Kalau anggarannya belum ada, mau bagaimana lagi. Ini kejadian tidak terduga,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, Pemkab Sumenep hanya bisa menyampaikan permohonan maaf tanpa solusi nyata dalam waktu dekat.
“Kami mohon maaf karena target anggaran 2025 belum bisa direalisasikan.
Tahun 2026 kami siap membangun jembatan permanen,” ucap Slamet.
Sementara itu, masyarakat Bringsang dan tiga desa lainnya dipaksa bersabar, mempertaruhkan keselamatan dengan jembatan kayu seadanya, sembari berharap janji pembangunan tahun 2026 benar-benar terwujud.
“Untuk sementara masih ada jalan alternatif,” pungkas Slamet.
