Portal Bangsa Sumenep – Pernyataan Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, terkait skema PPPK Paruh Waktu memicu polemik di media sosial.
Pasalnya, ucapannya dinilai sensitif terhadap realitas pengabdian ribuan tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja.
Pernyataan tersebut disampaikan Indra melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Rabu (24/12).
Dalam unggahannya, Indra secara terang-terangan meminta PPPK paruh waktu agar tidak mempersoalkan rendahnya gaji serta menghentikan aksi protes.
“Bagi karyawan atau tenaga pemerintah yang masuk kategori PPPK paruh waktu, udah kalian gak usah bingung mikirin gaji yang masih tergolong kecil, gak usah unjuk rasa gak perlu bikin gerakan segala,” tulis Indra.
Indra juga menegaskan bahwa status paruh waktu, menurutnya, tidak layak disamakan dengan aparatur yang bekerja penuh waktu.
“Namanya juga paruh waktu, jadi ngantornya juga paruh waktu, yang full waktu serahkan kepada yang PNS saja,” tambahnya.
Alih-alih menyinggung tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan aparatur, Indra justru menyarankan PPPK paruh waktu untuk mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama mereka.
“Sebaiknya, sebagian waktu kalian bisa digunakan untuk berbisnis, berwirausaha atau nyambi pekerjaan lain sebagai tambahan pendapatan untuk diri sendiri dan menafkahi anak istri, yang penting halal,” imbuhnya.
Indra bahkan menyebut bahwa mengandalkan gaji PPPK paruh waktu tidak akan membawa perubahan dalam kehidupan mereka, pernyataan yang kembali dianggap melukai rasa keadilan para tenaga honorer.
“Gak bakalan maju dan berkembang kalian, kalo hanya mengandalkan gaji paruh waktu,” katanya.
Ia lalu membandingkan kondisi PPPK paruh waktu dengan aparatur yang telah berstatus PNS maupun PPPK penuh waktu.
“Lah yang udah PNS dan PPPK saja masih punya usaha sampingan, masa kalian hanya ngandalin menunggu diangkat jadi PNS atau PPPK saja?? mulai sekarang yuk move on,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik di kolom komentar.
Salah seorang warganet menilai ucapan Indra tidak mencerminkan empati seorang pemangku kebijakan terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Sebagai pemangku dan pengendali kebijakan mestinya tidak segampang ini berstatmen.
Ribuan PPPK paruh waktu sebagian besar telah mengabdikan hidupnya ke negara bertahun-tahun, bahkan banyak yang lebih 10 tahun. Apakah mereka salah,” tulisnya.
