Portal Banga PAMEKASAN — Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan yang digelar di Hotel PKPRI, Sabtu (29/11/2025), berakhir ricuh dan gagal total.
Forum resmi partai itu deadlock setelah peserta Musda menolak keras kehadiran satu nama formatur yang direkomendasikan langsung oleh DPP PAN tanpa melalui mekanisme internal.
Nama yang ditolak tersebut adalah Farid, sosok yang dinilai tidak memiliki rekam jejak struktural di PAN Pamekasan.
Penolakan massif dari peserta membuat agenda Musda terpaksa dihentikan demi menghindari konflik yang lebih besar.
Sekretaris DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno, menegaskan bahwa seluruh tahapan awal Musda sudah berjalan sesuai aturan partai.
“Sebelum Musda dimulai, peserta diminta memilih tim formatur. Hasilnya terpilih 13 orang, lalu nama-nama itu kami kirim ke DPP dengan tembusan ke DPW,” kata Heru, Senin (1/12/2025).
Namun situasi berubah drastis menjelang malam pelaksanaan Musda.
Tiba-tiba muncul kabar bahwa DPP merekomendasikan satu nama tambahan sebagai formatur, yakni Farid.
“Kami kaget. Karena tiba-tiba ada nama yang tidak kami ketahui rekam jejaknya di PAN Pamekasan.
Memang istrinya kader PAN di sayap PUAN, tapi tetap bukan bagian dari struktur internal kami,” tegas Heru.
Heru menilai keputusan DPP tersebut sebagai bentuk pelanggaran mekanisme organisasi.
“Fiksasi formatur sudah kami kirim. Ini seperti ada orang masuk ke rumah tanpa izin. Tentu kami tidak terima,” ucapnya dengan nada keras.
Penolakan terhadap Farid bukan datang dari segelintir orang.
Seluruh peserta Musda yang berjumlah sekitar 142 orang kompak menyatakan penolakan.
Demi mencegah kericuhan lebih besar, peserta bahkan meminta panitia menghentikan forum secara resmi.
“Akhirnya terjadi kegaduhan kecil. Semua peserta meminta Musda dihentikan. Kami mengamini itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Musda deadlock,” jelas Heru.
Tak hanya itu, seluruh peserta dan tim formatur juga menandatangani surat penolakan resmi yang dikirim langsung ke DPP PAN sebagai laporan sikap organisasi.
“Kami sekarang menunggu sikap resmi DPP atas penolakan tersebut,” tambahnya.
Ketua DPD PAN Pamekasan, Abdul Haq, menyebut bahwa konflik serupa bukan kali pertama terjadi.
Ia mengungkapkan, pada Musda IV sebelumnya juga pernah muncul rekomendasi formatur dari luar daerah.
“Dulu yang direkomendasikan H. Fandi dari Sampang. Sekarang terulang lagi. Ini bukan hal baru,” tegasnya.
Abdul Haq memastikan sikap jajaran pengurus tidak akan berubah.
“Sebagai ketua definitif DPD PAN Pamekasan, kami tegas menolak adanya formatur dari luar 13 nama yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Di tengah penolakan keras mayoritas peserta Musda, Farid justru mengklaim dirinya telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Formatur DPD PAN Pamekasan, bersama Mulyono sebagai anggota.
Ia menyebut penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dalam rangkaian Musda Serentak.
“Pasca Musda ini, kami akan fokus sowan dan silaturahim kepada senior dan tokoh PAN Pamekasan,” ujar Farid.
Farid bahkan menargetkan penyusunan struktur pengurus rampung dalam dua pekan dan dilanjutkan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) di 13 kecamatan.
Situasi ini membuka konflik terbuka antara DPP PAN dan pengurus resmi di daerah. Di satu sisi, Musda dinyatakan gagal dan deadlock, sementara di sisi lain muncul klaim sepihak soal penetapan formatur.
