Portal Bangsa SUMENEP — Polemik dugaan iuran Rp200 ribu dari setiap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep kian memanas.
Isu yang sebelumnya beredar kini mendapat respons tegas dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, Angel, yang mengecam keras dugaan upaya “meredam pemberitaan” melalui pungutan tersebut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, iuran Rp200 ribu itu diduga dibagi dalam dua pos Rp100 ribu untuk rapat koordinasi dan Rp100 ribu lainnya disebut-sebut untuk meredam pemberitaan negatif.
Frasa terakhir inilah yang memicu gelombang kritik.
Salah satu sumber dari pengelola Satuan Pelaksana Program Pemberian Gizi (SPPG) mengaku hanya diminta Rp100 ribu.
Namun alasan yang disampaikan kepadanya berkaitan dengan kebutuhan tertentu, termasuk mengendalikan isu yang berkembang.
“Kami diminta Rp100 ribu. Alasannya untuk kebutuhan tertentu, termasuk meredam pemberitaan,” ujar sumber tersebut, sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Sumenep, Faisal Warid, angkat bicara.
Ia menegaskan, jika benar ada iuran dengan dalih meredam atau mengontrol pemberitaan, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun.
“Apapun alasannya, upaya pembungkaman terhadap pers tidak bisa dibenarkan. Pers bekerja menyajikan fakta. Kalau ada kritik, itu bagian dari fungsi kontrol sosial,” tegas dia.
Menurutnya, daripada mengumpulkan dana untuk meredam sorotan media, pengelola program seharusnya fokus memperbaiki kualitas pelaksanaan MBG di lapangan.
Apalagi, belakangan muncul keluhan dari penerima manfaat terkait makanan yang disebut kurang layak konsumsi, bahkan dilaporkan berbau dan tidak segar.
“Kalau ingin pemberitaan baik, maka berikan fakta yang baik.
Perbaiki kualitas MBG-nya. Jurnalis tentu menulis berdasarkan fakta di lapangan,” lanjutnya.
Dia menambahkan, transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci menjaga kepercayaan publik.
Program MBG yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dikelola secara tertutup atau defensif terhadap kritik.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, belum memberikan klarifikasi resmi.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini masih belum mendapatkan respon.
