Portal Bangsa Sumenep – Kebijakan pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep memicu gelombang kekecewaan.
Dari total 2.119 guru honorer, hanya 1.621 orang yang diusulkan. Artinya, 498 tenaga pendidik dibiarkan tersisih tanpa kepastian.
Seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya mengaku sakit hati dengan keputusan tersebut.
“Harusnya semua honorer diusulkan, jangan setengah-setengah. Sungguh ironis, ada yang diprioritaskan, sementara kami seolah tidak dianggap. Bagaimana nasib ratusan honorer yang ditinggalkan?” ungkapnya dengan nada kecewa, Sabtu (20/9).
Ia menyebut keputusan Disdik tidak adil dan mencederai perjuangan para honorer yang selama ini mengabdi puluhan tahun dengan gaji minim. Bahkan, ia bersama ratusan rekannya berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Disdik Sumenep pada Senin (22/9) untuk menuntut keadilan.
“Apalagi tahun depan status Non ASN berakhir. Nasib kami benar-benar terkatung. Kami hanya ingin kepedulian dan ketegasan dari Disdik,” ujarnya dengan emosi.
Sebelumnya, Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, beralasan bahwa penghentian usulan PPPK Paruh Waktu menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan.
“Kesulitannya ada di kebutuhan. Jadi, kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditumpuk-tumpuk lagi,” dalih Agus, Jumat (19/9).
