Portal Bangsa SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep menegaskan tidak akan menambah usulan guru honorer Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun ini. Langkah itu diambil karena pengajuan formasi benar-benar menyesuaikan kebutuhan di sekolah, bukan sekadar memenuhi jumlah.
Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menjelaskan, jika kebutuhan tenaga pengajar di satuan pendidikan sudah terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menambah lagi.
“Kesulitannya ada di kebutuhan. Jadi, kalau satuan pendidikan sudah terisi, tidak bisa ditumpuk-tumpuk lagi,” ujarnya, Jumat (19/9/2025).
Agus menambahkan, formasi PPPK paruh waktu ini diprioritaskan bagi guru honorer di wilayah kepulauan. “Anggaran yang disediakan APBD untuk gaji sebesar Rp400 ribu, dan paling banyak diperuntukkan guru SD,” jelasnya.
Berdasarkan data Disdik Sumenep, jumlah guru honorer yang diusulkan masuk PPPK Paruh Waktu mencapai 1.094 orang dari total 1.949 guru honorer. Dari jumlah itu, 40 orang tercatat dalam pangkalan data BKN (R-2) yang terdiri atas 39 guru kelas SD dan 1 guru PKn. Sementara itu, 1.054 orang lainnya berasal dari luar data BKN (R-4).
Rinciannya, guru kelas SD masih mendominasi dengan 732 orang, disusul guru Pendidikan Agama Islam (191), PJOK SD (112), Bahasa Indonesia (2), Bahasa Inggris (1), BK (3), TK (3), Matematika (2), PKn (5), serta TIK (3).
Dengan kebijakan ini, Disdik Sumenep menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah tetap menjadi prioritas utama, terutama di daerah kepulauan.
“Kami ingin distribusi guru benar-benar merata. Jangan sampai ada sekolah kekurangan, sementara di tempat lain justru menumpuk,” pungkas Agus.
