Portal Bangsa Sumenep — Keseriusan DPRD Kabupaten Sumenep dalam mengawal kesejahteraan generasi muda kembali terlihat nyata.
Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD, Zainal Arifin, lembaga legislatif ini bergerak cepat merespons berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang digagas pemerintah pusat tersebut pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi para siswa.
Namun, DPRD Sumenep tidak tinggal diam ketika muncul laporan terkait kualitas makanan di sejumlah titik pelaksanaan yang dinilai kurang layak.
“Kami prihatin dengan berbagai informasi yang beredar mengenai kualitas menu MBG di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak layak,” ujar Zainal.
Sikap responsif ini menunjukkan kepedulian tinggi DPRD terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak di Sumenep.
Zainal menegaskan bahwa program baik seperti MBG harus dijalankan dengan standar tinggi agar benar-benar memberikan manfaat optimal.
“Program ini baik, tetapi pelaksanaannya harus diawasi secara ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Sumenep berkomitmen melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pelaksanaan MBG usai masa reses dan Ramadan.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan tidak hanya sebatas wacana, melainkan diwujudkan dalam tindakan langsung di lapangan.
Dalam sidak tersebut, DPRD akan melibatkan komisi terkait secara terpadu. Komisi IV akan fokus pada kualitas gizi dan makanan, sementara Komisi III akan menyoroti aspek lingkungan, khususnya fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Zainal juga menunjukkan ketegasannya dengan menyoroti pentingnya fasilitas pendukung yang memadai.
Berdasarkan laporan masyarakat, masih banyak titik MBG yang diduga belum memenuhi standar IPAL, sehingga perlu segera dievaluasi.
“Ini harus dicek langsung di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran administratif, baik terkait perizinan maupun fasilitas pendukung seperti IPAL, tentu kami tidak akan tinggal diam,” paparnya.
Lebih lanjut, DPRD Sumenep siap memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab program.
Langkah ini mencerminkan sinergi yang kuat antar lembaga demi memastikan program berjalan sesuai harapan.
Meski demikian, Zainal tetap memberikan catatan positif bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus keracunan makanan akibat MBG di Sumenep.
Ia pun berharap kondisi tersebut terus terjaga.
“Kalau program ini dijalankan dengan benar, tentu kami dukung penuh.
Namun jika justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi, maka program ini bisa dianggap gagal,” pungkasnya.
