Portal Bangsa Sumenep – Nasib petani rumput laut di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kian memprihatinkan. Selama tiga tahun terakhir, Dinas Perikanan Sumenep sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari APBD untuk sektor budidaya rumput laut.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Sumenep, Edie Ferrydianto, mengakui bahwa anggaran terakhir turun pada tahun 2022, itupun hanya sekitar Rp100 juta. Setelah itu, nihil.
“Setiap tahun sebenarnya kita ajukan, tapi kerap terhambat efisiensi belanja daerah. Mungkin ada prioritas lain,” kata Edie, Jumat (26/9).
Ironisnya, sektor yang selama ini menjadi penopang ekonomi pesisir dan sumber penghidupan ribuan petani justru tak lagi menjadi prioritas. Padahal, rumput laut Sumenep dikenal potensial dan bernilai ekspor.
Selama kekosongan anggaran daerah, petani rumput laut hanya bisa bertahan dengan bantuan terbatas dari pemerintah provinsi maupun pusat. Itu pun jumlahnya minim, hanya untuk beberapa kelompok kecil.
“Kalau dari pusat ada, tapi tidak banyak. Hanya dialokasikan untuk sebagian kecil kelompok,” ujar Edie.
Kondisi ini menuai kritik dari DPRD Sumenep. Anggota Komisi II, H. Masdawi, mengingatkan Dinas Perikanan agar tidak lepas tangan terhadap petani.
“Minimal kalau memang anggaran minim, jangan sampai komunikasi dengan petani putus. Perhatikan nasib mereka. Kalau dibiarkan, profesi ini bisa ditinggalkan karena tidak ada perhatian dari pemerintah,” tegas Masdawi.
Ketiadaan dukungan anggaran dikhawatirkan membuat budidaya rumput laut di Sumenep mati suri. Petani bisa beralih profesi karena merasa diabaikan, sementara potensi ekonomi besar dari laut justru terbuang sia-sia.
Jika pemerintah memang menjanjikan anggaran kembali pada 2026. Namun, janji itu terasa terlalu lama, mengingat petani membutuhkan dukungan segera.
“Jika tidak ada langkah konkret, Sumenep berisiko kehilangan salah satu sektor unggulannya. Rumput laut yang seharusnya bisa menjadi komoditas andalan daerah malah terancam tinggal cerita,” pungkasnya.
